MALUKU- Sebanyak 3.016 warga Ambon masih bertahan di pengungsian menyusul belum adanya kejelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat soal nasib mereka.

Salah satu pengungsi Ida mengatakan dirinya masih menunggu pihak pemerintah untuk membangun kembali rumah mereka atau merelokasinya. Namun sayangnya, lanjut Ida, sampai saat ini Pemda belum melakukan pendataan dan mengunjungi lokasi kebakaran.

" Kami di sini sangat memerlukan bantuan pemerintah," katanya, Rabu (14/9/2011).

Sementara itu ribuan pengungsi kini masih menempati sejumlah gedung gereja, Mesjid dan sekolah-sekolah. Dan kondisi mereka sangat memprihatinkan. Dan para pengungsi itu masih membutuhkan pakaian, makanan dan minuman khususnya untuk bayi serta buku-buku sekolah.

Sedangkan untuk kondisi di Ambon sampai saat ini mulai berangsur normal. Kantor-kantor dan pertokoan juga terlihat sudah mulai beraktivitas begitupula dengan angkutan kendaraan. Dan untuk penjagaan sejumlah aparat kepolisian masih terlihat.
(Insyani/SUN TV/crl)

AMBON - Warga Kota Ambon, Maluku, ingin suasana yang sudah kondisif terus terpelihara. Karena itu, mereka tidak menginginkan ada pihak dari luar Ambon yang ingin memperkeruh suasana.

Pernyataan ini disampaikan mengomentari beredarnya pesan singkat (SMS) seruan untuk berjihad di Ambon.

Ida Pelu, warga Tanah Rata, menegaskan tidak mengharapkan ada pihak dari luar Ambon yang masuk untuk memperkeruh suasana.

“Suasana Ambon sekarang sudah kondusif, tidak perlu lah ada pihak lain yang masuk, bisa memperkeruh suasana,” ungkap Ida, Rabu (14/9/2011).

Dia mengaku ada banyak pesan singkat beredar yang menyebutkan ada beberapa warga dari salah satu kubu yang tewas. Info liar yang beredar itulah yang membuat orang terprovokasi. “Itu SMS tidak benar. Sudah aman di sini,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan Geasinay, warga Kampung Batu Gantung. “Suasana sudah kondusif. Kami warga Ambon ingin hidup damai dan aman. Biarlah kami selesaikan masalah kami sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu suasana di pusat keramaian di Ambon sudah kondusif. Meski belum 100 persen, namun warga sudah mulai berbaur menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini setidaknya terlihat di Pasar Mardika.

Pantauan di jalan-jalan protokol, kantor-kantor pemerintahan sudah didatangi para pegawai. Para pelajar juga terlihat berangkat ke sekolah masing-masing.

Pada Selasa malam, Kapolda Maluku Brigjen Pol Syarif Gunawan mengatakan pihaknya akan memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk ke Kota Ambon, baik dari Pelabuhan Yos Sudarso maupun Bandara Pattimura.

“Untuk mencegah ada pihak lain yang ingin masuk dan memperkeruh suasana di Ambon,” ujar Syarif.

Semalam, kapal Pelni dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang baru merapat di Pelabuhan Yos Sudarso langsung dikawal polisi. Mereka diarahkan dan dikawal ke lokasi tujuan mereka di Ambon. (ton)

(Insyani/SUN TV/ahm)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak ewuh pakewuh dalam penanganan kasus korupsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"KPK berhak mengajukan permohonan kepada Presiden SBY agar Muhaimn dinonaktifkan dulu sebagai menteri selama masa pemeriksaan, agar lebih efektif dan obyektif," kata Ketua DPP PKB versi Gus Dur Ikhsan Abdullah, Senin (5/9/2011) malam.

Bahkan kata Ikhsan, Cak Imin secara hukum dapat juga dijerat dengan pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 UU No 21 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 (UU Tipikor).

"Karena sebagai menteri tentu wajib bertanggung jawab terhadap pejabat dibawahnya, apalagi dalam keterangan Dharnawati sangat jelas disampaikan, bahwa uang Rp1,5 miliar itu adalah untuk THR Muhaimin Iskandar. Dengan demikian Muhaimin tidak bisa cuci tangan," tambahnya.

Ikhsan menjelaskan, bila terbukti ada uang suap mengalir kepada Muhaimin sebagai Menakertrans, maka unsur tindak pidana sebagaimana bunyi pasal 2 UU Tipikor dan pengertian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam konsiderans UU  No 20 Tahun 2001 pada angka 1 sudah cukup untuk menjerat Muhaimin dengan pasal korupsi.

"Maka untuk menjaga objektifitas selama masa pemeriksaan,  Muhaimin harus menyatakan non aktif tanpa harus menunggu dinonaktifkan oleh Presiden SBY. Demikian pula dalam rangka menjaga citra partai PKB sebagai pilar demokrasi yang telah menandatangani Pakta Integritas, maka Muhaimin harus mundur sebagai Ketua Umum PKB demi memberi teladan yang baik kepada semua elemen bangsa yang saat ini sedang dalam darurat korupsi," jelasnya.

Misbahol Munir - Okezone

JAKARTA - Sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyiapkan sejumlah bukti baru (novum) yang akan dipaparkan dalam memori PK nya.

"Hari ini sidang perdana PK Pak Antasari pukul 09.00 wib," ujar pengacara Antasari, Maqdir Ismail kepada okezone, Selasa (6/9/2011).

Sekadar diketahui, sedikitnya ada lima bukti baru atau novum yang dapat dijadikan dasar diajukannya PK. Yakni, pesan singkat berisi ancaman terhadap Nasrudin yang tidak pernah ditunjukkan dalam sidang.

Uang tunai sebesar Rp500 juta yang juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Serta, perbedaan barang bukti senjata api dan proyektil peluru dengan keterangan ahli forensik, juga baju Nasrudin saat penembakan yang hingga kini tidak jelas keberadaannya.

Menurut Antasari, lima novum dalam PK tersebut akan dibacakan sendiri olehnya sebagai wujud perlawanan dalam menegakkan keadilan atas rekayasa kasus yang menimpa dirinya.

Dia yakin dirinya adalah korban atas rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin yang sangat bermuatan politis.

"Saya tidak pernah mengirimkan pesan singkat berisi ancaman kepada Nasrudin. Saya siap dihukum mati jika terbukti mengirim SMS itu," kata Antasari beberapa waktu lalu.

Selain lima novum yang ada, Antasari juga akan memasukkan temuan Komisi Yudisial (KY) terkait pelanggaran kode etik profesionalisme hakim yang menangani kasusnya.

Terlibatnya Antasari dalam kasus pembunuhan Nasrudin, disinyalir hanya untuk mempetieskan kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara yang sedang ditanganinya saat masih menjabat Ketua KPK.

Rizka Diputra - Okezone